CU PAMMASE SELAMATKAN “PEJUANG DEVISA” BONE

Oleh Suriani Mappong 

    Menyandang gelar sebagai “pa’sompe” (perantau) bagi warga di tanah Bugis menjadi kebanggaan tersendiri. Perbedaan nilai mata uang dengan negara tetangga, khususnya Malaysia tentu menjadi impian manis bagi pa’sompe yang istilah umumnya adalah buruh migran. 

     Impian itu kemudian diperkuat ketika ada anggota keluarga, tetangga ataupun kerabat yang kembali ke kampung halaman dengan membawa kesuksesan yang terjabar dari materi yang berhasil dikumpulkan, maupun gaya hidup yang lebih “wah”.

     “Kalau selama ini, hidup kami pas-pasan saja, tentu kami ingin mendapat lebih agar bisa hidup lebih sejahtera dan bisa ke tanah suci,” kata salah seorang warga Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan Sab’ina (38).

    Karena itulah, suaminya Ridwan (40) pun merantau ke negeri Jiran Malaysia dengan harapan dapat mengubah nasib, meskipun harus meninggalkan isteri dan kedua anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar.

    Menurut perempuan yang aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan di Kantor Desa Mallari ini, karena suaminya hanya terbiasa melaut mencari ikan, maka pekerjaan yang digelutinya di negara tetangga juga sebagai nelayan dalam satu tahun terakhir.

    Sementara warga lainnya, Hj Nurjannah mengaku sudah sekitar 15 tahun ditinggalkan suami H Muh Arif untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit di Sabah, Malaysia. Sebelumnya pernah ikut merantau bersama suami di Malaysia, namun akhirnya pulang kampung untuk menyekolahkan keempat anaknya.

    Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dengan mengadalkan kiriman dari suami tidaklah cukup, karena bisa saja kiriman belum tiba sementara kebutuhan konsumsi atau sekolah anak sudah  mendesak. Hal itulah yang pernah dialami Nurjannah, sehingga memutuskan untuk membudidayakan rumput laut di pesisir pantai, tak jauh dari rumahnya.

    “Dalam membudidayakan rumput laut, saya membutuhkan dana Rp1,5 juta untuk membeli bibit rumput laut dan tali. Ditengah kebingungan mencari modal, untunglah Bu Sab’ina memberikan informasi jika Credit Union (CU) Pammase yang dibina Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Kabupaten Bone dapat meminjamkan kredit modal usaha,” katanya.

    Tanpa melalui prosedur yang panjang dan agunan, kebutuhan dana itupun akhir tertutupi dan bididaya  rumput lautnya mulai berkembang. Dari hasil penjualan rumput laut yang umumnya dibeli oleh pedagang pengumpul seharga Rp15 ribu per kilogram, selanjutnya sebagian dari penjualan rumput laut itu digunakan membayar cicilan kredit Rp142 ribu per bulan  selama 12 bulan.

     Mirip dengan kisah Hj Nurjannah, warga Mallari lainnya yakni Hj Syamsidar juga sempat merantau ke Malaysia dan menjadi buruh mirgran, namun dua tahun lalu memilih kembali ke kampungnya untuk menyekolahkan anak dan menjadi “single parent”, karena suaminya masih bertahan di Malaysia dalam 20 tahun terakhir. Kini, dua dari tiga anaknya sudah duduk di perguruan tinggi, yang tertua menuntut ilmu di Akademi Pelayaran Barombong, Makassar dan anak keduanya di STAIN, Bone.

    Hal serupa juga dialami Hj Mardiati yang harus rela berpisah dengan suaminya, Alimuddin yang bekerja di pelabuhan ataupun di pabrik kilang, Malaysia dalam kurun waktu 20 tahun. Begitupun Rosmiati yang harus menanggung beban keluarga dan menyekolahkan ketiga orang anaknya.

    “Untuk membatu biaya pelengkapan sekolah anak, saya pinjam ke CU Pammase Rp2 juta dan kemudian membayar cicilan itu dari hasil upah budidaya rumput laut milik saudara,” katanya.

    Sementara Hj Nursidah mengaku, meskipun belum pernah meminjam ke CU Pammase, namun manfaat yang diperolehnya sangat banyak sebagai anggota koperasi itu. Alasannya, selain dapat mengajak untuk gemar menabung, juga membantu menerima kiriman dari suaminya di luar negeri melalui program “Delima”.

    Manfaat lainnya, anggota CU Pammase baik senior maupun yunior akan mendapatkan santunan kematiaan (Soka). Cukup membayar iuran Rp20 ribu per tahun, ahli waris mendapatkan santunan Rp1 juta. Khusus santunan rawat inap, iurannya Rp50 ribu dalam 10 hari dalam setahun.  

     Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Mallari A Wahyuli, Spd. yang memimpin lima dusun di wilayah kerjanya. Menurut dia, dari sekitar 650 kepala keluarga (KK) sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan.

     “Kelompok perempuan atau ibu-ibu juga turut bertani, baik padi maupun rumput laut, disesuaikan dengan musimnya saja. Khusus perempuan buruh migran, sekembalinya di kampung mereka memilih membudidayakan rumput laut, baik diusahakan sendiri maupun hanya sebagai buruh upahan,” katanya.

     Keberadaan LPP dengan CU Pammase ini, diakui sangat membantu pemberdayaan perempuan di desanya, khususnya dari sisi peningkatan ekonomi keluarga yang berdampak pada upaya mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan anak usia sekolah.

 Membangun Kesadaran

     Bangunan sederhana tipe 36 di BTN Sodang’e Nomor 4, Kecamatan Tanete Riattang, Watampone, Kabupaten Bone, Sulsel menjadi wadah untuk membangun kesadaran para buruh migran, sekaligus melindungi buruh migran di “Bumi Arupalakka”.

     Di tempat itulah CU Pammase yang berbadan Hukum dididirikan setelah mengantongi Akta Notaris No. 14 tanggal 18 Agustus 2011. Secara struktural organisasi, koperasi simpan pinjam ini terhubung dengan Badan Koordinasi Koperasi Kredit Daerah (BK3D) Makassar yang selanjutnya berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Koperasi Kredit Indonesia (BK3I) di Jakarta.

    Kemudian BK3I tergabung dalam ASIAN Confederation of Credit Union (ACCU) yang berpusat di Bangkok dan didirikan pada 1969. Kemudian ACCU berada dibawah jaringan World Council of Credit Union (WOCCU) yang berpusat di WINCOUNSIL, Amerika Serikat dan berdiri pada 20 Oktober 1948.

    “Kehadiran CU Pammase ini, berangkat dari keinginan membantu para mantan atau yang masih aktif sebagai buruh migran untuk menyelamatkan kiriman uangnya dari luar negeri,” kata Dewan Pendiri/Pembina LPP Bone Asia A Pananrangi. 

     Kiriman uang lewat calo, teman ataupun kerabat buruh migran, kerap tidak sampai ke tangan keluarga penitip, sehingga pengelola LPP menginisiasi membentuk CU Pammase yang diprioritaskan untuk para buruh migran setelah melakukan identifikasi masalah pada kantong-kantong buruh migran di Kabupaten Bone.

     Menurut Asia, target pertama dari pembentukan koperasi itu pada 2011 adalah menekan praktik penipuan pada “pejuang devisa”. Melalui kredit mikro itu, dapat memfasilitasi buruh migran atau keluarga mantan buruh migran dalam mengirim dan menerima uang, termasuk dapat meminjam jika membutuhkan dana, baik untuk kebutuhan keluarga, kebutuhan sekolah maupun modal usaha.

     Khusus mengenai persoalan buruh migran di Bone yang ditaksir hampir separuh dari sekitar 600 ribu jiwa penduduknya merantau ke luar negeri, wakil ketua DPRD Kabupaten Bone ini mengatakan, pemerintah daerah sulit mengindentifikasi, karena sebagian berangkat dengan alasan hanya akan ke Nunukan, Kalimantan.

     “Dari lokasi itulah kemudian mereka lewat “samping” masuk ke Malaysia tanpa dokumen resmi dan hanya main kucing-kucingan dengan petugas,” katanya.

    Asia mengatakan, dari hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan terhadap mantan buruh migran diketahui, sebagian besar tidak memiliki dokumen resmi untuk mejadi tenaga kerja di luar negeri, karena tidak memiliki dana untuk mengurus dokumen melalui calo atau orang tertentu. Sementara untuk mengurus sendiri mereka tidak tahu mekanismenya.

     Menyikapi kondisi itu, LPP Bone bersama mitranya yakni Maju Perempuan Indonesia (MAMPU) – BaKTI  mencoba menjembatani dengan mengadakan diskusi rutin mempertemukan konstituen dengan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terkait serta pihak legislator selaku pembuat legislasi.

     Mengenai hal itu dibenarkan Program Manager MAMPU – BaKTI Lusia Palulungan yang didampingi Program Officernya Junardi Jufri. Upaya itu diakui telah didorong mulai dari tingkat desa, kemudian membentuk Forum Kecamatan untuk mendiskusikan masalah di lapangan bersama perwakilan rakyat di masing-masing daerah pemilihan.

    “Juga intens mendiskusikan lima tema yang diusung MAMPU yakni membuka akses perempuan miskin pada program perlindungan sosial, akses pekerjaan dan menghapus diskriminasi di tempat kerja,” kata Lusia.

     Selain itu, meningkatkan kondisi tenaga kerja perempuan ke luar negeri, juga meningkatan kepemimpinan perempuan untuk kesehatan reproduksi yang lebih baik dan mengurangi kekerasan terhadap perempuan.

     “Jadi melalui forum itu, masalah yang dihadapi konstituen dapat disampaikan langsung ke pihak legislator, sebalikya legislator juga dapat menyosialisasikan hal yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat,” katanya.

     Dengan demikian, melalui program kemitraan dengan semua “stakeholder” itu diharapkan, akan terbangun kesadaran masyarakat untuk lebih memberdayakan diri dan tidak mudah diiming-imingi dengan kehidupan materi yang belum tentu benar dalam proses pencapainnya.

    Karena itu, bagi buruh migran maupun mantan buruh migran hendaknya dapat merenungkan pepatah kuno yang menyebutkan, “hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, masih lebih baik di negeri sendiri.” Hanya saja, pepatah itu masih perlu disempurnakan, bahwa hujan batu di negeri sendiri harus dapat diubah menjadi hujan emas dengan giat berusaha dan mampu bersinergi dengan pihak lain. CU Pammase

ODHA JUGA MANUSIA

Makassar, 3/11 (ANTARA) - Menjadi penyandang Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) tentu tidak ada yang menginginkan, karena bermimpi menjadi ODHA akan berhadapan dengan 1.001 macam persoalan yang tidak menyenangkan.
Disalahkan, dikucilkan, dihina dan perlakuan buruk lainnya akan menjadi teman perjalanan dalam menjalani sisa hidup sebagian besar ODHA.
"Bahkan yang tragis, ada yang dikurung dalam sebuah gubuk di desa, kemudian mendapatkan makanan apabila ada yang memberi, itupun dilempar dari jauh karena warga takut terjangkiti," kata Kepala Biro Bina Narkotika Psitropika Zat Aditif (Napza) dan HIV/AIDS Sulsel Sri Endang Sukarsih.
Dia mengatakan, itu hanya contoh kasus perlakuan terhadap ODHA di sebuah perkampungan di perbatasan Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng, Sulsel.
Adanya perlakuan yang tidak manusiawi itu, lanjut dia, karena sebagian masyarakat belum mengetahui penularan virus HIV/AIDS, penyebabnya dan upaya penanggulangan ataupun pencehagannya.
"Kalau saja masyarakat tahu semua itu, ODHA tidak perlu diisolasi, pergaulan tetap manusiawi," katanya.
Penyakit yang sangat ditakuti ini, menurut konsultan kasus HIV/AIDS di Sulsel Prof DR dr Alimin Maidin, HIV adalah virus yang membunuh sel darah putih (CD4) di dalam tubuh. Padahal peranan sel darah putih adalah membantu melawan infeksi dan penyakit yang masuk ke dalam tubuh.
Sedangkan AIDS terjadi setelah virus HIV masuk ke dalam tubuh seseorang dan berusaha menghancurkan sistem kekebalan tubuh.
"Ketika sistem kekebalan tubuh seseorang sudah rusak, maka tubuh akan mudah terserang penyakit yang ada di sekitarnya, khususnya penyakit TBC dan Hepatitis," kata guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin ini.
Mengenai penularan HIV/AIDS, lanjut dia, perlu sosialisasi yang gencar, karena masih ada stigma jika HIV/AIDS dapat menular melalui kontak sosial atau pergaulan biasa misalnya pacaran "biasa", makanan/minuman, melalui udara, ludah dan kotoran.
Termasuk melalui kolam renang, telepon, toilet, gigitan nyamuk atau serangga. Padahal semua itu tidak benar.
Virus HIV hanya menular melalui jarum suntik, seks bebas dan bayi yang ibunya positif HIV.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu waspada jika orang di sekitar kita mengalami gejala-gejala HIV/AIDS yakni rasa lelah dan sakit kepala yang berlangsung terus-menerus (kontinyu).
Selain itu, juga demam kontinyu, penurunan berat badan, pembesaran kelenjar getah bening, batuk berat dan tidak sembuh-sembuh, diare kontinyu, mudah mengalami pendarahan dan mudah terserang penyakit.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sulsel diketahui, kelompok resiko tinggi terkena HIV/AIDS adalah homoseksual, pengguna narkoba, pekerja seks komersial, penerima transfusi darah, petugas kesehatan, pelancong atau wisatawan, serta yang berusia produktif yakni 20 - 34 tahun.
Adapun jumlah penderita HIV di Sulsel pada 2011 mencapai 3.118 orang dan AIDS 1.163 orang. Padahal 2008 penderita HIV/AIDS masih 2.366 orang.
Dari jumlah penderita HIV/AIDS 2011, khusus Kota Makassar terdapat penderita HIV sekitar 2.700 orang, sedang yang menderita AIDS mencapai 874 orang.

Gunung Es

Mencermati peningkatan kasus HIV/AIDS dari tahun ke tahun, kondisi itu dinilai sangat mengkhawatirkan karena kasus tersebut merupakan fenomena gunung es.
"Artinya jika ditemukan satu penderita, maka tidak tertutup kemungkinan ada 10, 100 bahkan ribuan penderita yang belum ditemukan atau terdeteksi," kata Kabiro Bina Napza dan HIV/AIDS Sulsel Sri.
Mengenai kondisi tersebut, lanjut dia, karena ada sejumlah kendala di lapangan diantaranya keterbatasan anggaran pemerintah, jumlah sumber daya manusia (SDM) atau relawan untuk mencari ODHA.
Selain itu, belum ada kesadaran dari ODHA untuk memeriksakan diri atau melapor ke sejumlah tempat konseling seperti rumah sakit dan puskesmas yang sudah memiliki layanan Volunteer Conseling Treatment (VCT).
Hal itu juga diakui Asisten II Pemkot Makassar Burhanuddin
ketika Rakernas Penanggulangan HIV/AIDS pada awal Oktober 2011 di Yogyakarta.
Menurut dia, kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit sangat rendah, sehingga menyulitkan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran HIV/AIDS ataupun mencegah adanya korban baru. "Kasus HIV/AIDS akan menjadi permasalahan besar di Makassar," katanya.
Rendahnya partisipasi ODHA memeriksakan diri, lanjut dia, mungkin karena malu, padahal pemerintah sudah menyiapkan lima puskesmas sebagai tempat pemeriksaan, ditambah dua RS pemerintah yakni RS Wahidin dan Labuang Baji.
Kendala lain yang dihadapi Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kota Makassar adalah minimnya APBD yang dialokasikan untuk penanggulangan HIV/AIDS.
Dia mengatakan, minimnya anggaran yang dialokasikan dari APBN maupun APBD menjadi keluhan hampir semua KPA Kota/Kabupaten se-Indonesia.
Kendati demikian, KPA tetap berkomitmen untuk menjalankan program penanggulangan kasus HIV/AIDS dengan memperkuat Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) di lapangan.

Empati

Setumpuk persoalan kasus HIV/AIDS yang melilit hampir semua kota bahkan hingga ke pelosok desa, hendaknya disikapi secara arif dengan pendekatan empati pada ODHA.
"Itu adalah salah satu upaya yang paling manusiawi untuk menekan kasus HIV/AIDS," kata aktivis penanggulangan HIV/AIDS Sulsel yang akrab disapa Zul.
Menurut dia, sejumlah relawan yang diturunkan mencoba bersosialisasi dengan ODHA dengan pendekatan empati.
Bahkan, juga sejumlah rumah singgah yang menangani ODHA telah membentuk kampanye KIE melalui teman baya. Sistem ini dinilai lebih cepat bersosialisasi baik dengan ODHA maupun dengan sasaran kampanye.
"Fenomena di lapangan menunjukkan, sebagian besar ODHA tidak mau terbuka dengan keluarganya, tapi justeru terbuka pada sahabat atau teman sebayanya," katanya.
Hal itu diakui salah seorang ODHA yang memiliki nama samaran Andi.
Menurut dia, ketika mengetahui dirinya mengidap HIV maka yang pertama kali diberitahu adalah sahabatnya. Sementara keluarganya baru mengetahui kondisinya dari sabahatnya setelah beberapa bulan kemudian.
Alasan dia tidak mengungkapkan statusnya sebagai ODHA pada keluarga, karena takut kena marah, disiksa bahkan diusir dari lingkungan keluarga.
Padahal, dalam kondisi terpuruk seperti itu, dia membutuhkan dukungan moril dari orang-orang di sekelilingnya untuk menghadapi kehidupannya ke depan, termasuk untuk tidak menularkan penyakitnya pada orang lain.
Jadi, kalau ada pelantun lagu yang menyanyikan "Roker Juga Manusia", maka untuk ODHA juga berharap ada lagu yang bersyair "ODHA Juga Manusia" yang membutuhkan perlakuan yang wajar dan cinta kasih dari lingkungannya.***4***

(S036)

Trace i la galigo in leiden

After watching theatrical performances and dance about the epic I La Galigo at 23 - 24 April 2011 in Fort Rotterdam, Makassar. I'm interested to see first hand the ancient manuscripts from South Sulawesi in the library of Leiden University in The Netherlands.

The third world’s most expensive director, Robert Wilson raised the epic story of the Bugis culture of this land which is the most complete story on an international scale, because an accumulation of art, culture and science.

The manuscript is the longest in world literature with 6,000 pages - the length exceeds the literary Indian "Mahabharata". The epic tells the story of heroic protagonist Sawerigading and its manuscripts scattered and hardly ever lost.

King Paccana, Colliq PujiE (1812-1876) is the person who collected them back and rewrited into 12 volumes with a total of 2.851 pages.

In the 1800s, Dutch scientist Dr. Benjamin Frederik Matthes had carried 15 manuscripts I La Galigo to the Netherlands. The original manuscript written on sheets of papyrus (lontarak) is then stored in the Library of the Leiden University, The Netherlands.

La Galigo manuscript collections in this library is the most comprehensive in the world. Even Indonesia did not have it complete as this.

Therefore, one of my dreams when arrive in the Netherlands is like knowing a lot about that. Moreover, the manuscript until now has not returned to Indonesia, because of limited facilities and funds to preserve the ancient texts such as literary works I la Galigo.

Lipsus - Ketika Konversi Gas Elpiji Menelan Korban Oleh Suriani Mappong

Makassar, 29/5 (ANTARA) - Ketersediaan minyak tanah yang berasal dari fosil, dari tahun ke tahun kian menipis.

Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah mengeluarkan kebijakan konversi minyak tanah ke gas elpiji pada 2008.
Sejumlah provinsi di Indonesia menjadi proyek percontohan pada awal penerapan kebijakan itu, termasuk Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang menjadi salah satu daerah rintisan.

Setelah dua tahun kebijakan pemerintah itu diterapkan, Kota Makassar yang menjadi pionir penggunaan kompor dan tabung gas ukuran tiga kilogram (kg) bagi daerah lainnya di Sulsel, ternyata sepanjang 2010 harus mencatat sekitar 21 kasus ledakan tabung gas.

"Saya sekarang takut menggunakan kompor gas, setelah banyak kasus ledakan tabung gas di Makassar," kata salah seorang warga Pampang, Makassar Daeng Sanneng.
Kasus terakhir terjadi pada 6 Mei 2010 pada rumah warga di Jl Pampang II, Lorong V, RT A/RW IV, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Makassar.

Pada kasus ini, dua bocah usia belasan tahun tewas terpanggang. Dua unit rumah dan satu sepeda motor ludes terbakar.

Sementara kasus lainnya, meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, namun korbannya harus mengalami kecatatan fisik, karena mengalami luka bakar.

Menanggapi fenomena tersebut, salah seorang pengamat sosial dari Universitas Sawerigading, Makassar Mohammad Yahya Mustafa mengatakan, sosialisasi yang minim dari program pemerintah untuk konversi minyak tanah ke penggunaan gas, sangat merugikan mayoritas pengguna tabung gas.

Masyarakat mungkin ada di antaranya baru pertama kali gunakan kompor gas, setelah turun temurun menggunakan kompor minyak tanah.

Akibatnya, lanjut dia, peralihan alat memasak dari kompor minyak tanah ke kompor gas yang kurang maksimal dan mendetail diinformasikan itu, harus menelan korban yang umumnya masyarakat ekonomi lemah.

Sementara itu, Hidayat Nahwi Rasul dari Centre of Information and Communication Studies (CICS) Sulsel menilai, maraknya kasus ledakan tabung gas di Makassar itu disebabkan tiga faktor.

"Lemahnya "quality control" (pengawasan kualitas) produk yang disalurkan ke masyarakat sasaran, kelembagaan kontrol konsumen juga tidak bekerja secara efektif dan masyarakat pengguna yang awam pengetahuannya terhadap penggunaan gas elpiji merupakan faktor pemicu," katanya.

Untuk mengantisipasi adanya kasus baru lagi, lanjutnya, maka yang diperlukan adalah sinergitas antara pemasok, Pertamina, lembaga konsumen untuk membicarakan soal mutu produk, pengawasan kualitas, proses distribusi serta sosialisasi penggunaan elpiji melalui media massa secara luas.

Sementara Yahya mengatakan, pihak PT Pertamina Region V selaku operator selain harus memperluas informasi dan sosialiasisasi penggunaan kompor gas itu secara mendetail dan terperinci melalui media massa, juga perlu turun langsung ke tengah masyarakat memberi penyuluhan sekaligus praktek penggunaan kompor gas itu.

Material dievaluasi

Menyikapi banyaknya kasus ledakan tabung gas ukuran tiga kg di Makassar, Kepala Administrasi Penjualan Gas Domestik PT Pertamina Region V Muhammad Tahir mengatakan, material paket konversi gas elpiji tiga kg yang disalurkan PT Pertamina Region V yang meliputi Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua sedang dievaluasi.

"Material itu kini dievaluasi di pusat. Jadi untuk sementara belum ada penyaluran material yang terdiri dari kompor dan tabung gas serta perangkatnya seperti selang dan regulator," katanya.

Menurut dia, pihak Pertamina tidak yakin jika kasus ledakan tabung gas itu disebabkan oleh material yang dibagikan, karena sudah mendapat pengakuan Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Bisa saja material yang digunakan itu sudah diganti, karena biasanya sejumlah pengguna tabung gas tiga kg terbujuk promosi pihak swasta untuk mengganti materialnya yang dinilai lebih aman," katanya.

Selain itu, lanjutnya, kecelakaan ledakan tabung gas, dapat pula disebabkan oleh tiga faktor yakni kelalaian manusia, hubungan arus pendek dan tidak adanya ventilasi yang mendukung untuk sirkulasi udara di sekitar tempat alat memasak itu.

Dengan demikian, dia mengatakan, tidak semata-mata kasus ledakan tabung gas itu disebabkan oleh material yang dibagikan itu.

"Untuk menghindari adanya korban, kami juga memberikan selebaran yang berisi petunjuk penggunaan dan pemeliharaan kompor dan tabung gas," ujarnya.

Hanya saja, di lapangan tidak semua masyarakat yang dibagikan material itu mampu memahami selebaran yang diberikan PT Pertamina Region V, karena kendala keterbelakangan pendidikan, bahasa atau waktu luang yang terbatas.

Kini, realisasi program konversi minyak tanah ke gas elpiji sudah mencapai 98 persen untuk menjangkau 24 kabupaten/kota di Sulsel dan diharapkan akhir 2010 program pemerintah itu sudah rampung.

Masyarakat kalangan menengah ke bawah hanya memiliki satu harapan, agar buah kebijakan pemerintah itu tidak membuat mereka makin sengsara dan "phobia" menggunakan alat masak yang dinilai lebih modern dan praktis.

"Kami hanya ingin agar alat masak itu aman digunakan dan pasokan gasnya tidak sulit didapatkan. Jangan sampai minyak tanah semakin langka, kemudian nanti setelah pindah ke gas sedikit demi sedikit gas juga dinaikkan harganya," kata warga Kelurahan Cambayya, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar Daeng Hasanah.

Menjaga Kebebasan Pers sebagai Pilar Demokrasi

Kemerdekaan Pers sesungguhnya bukanlah persoalan pers semata-mata. Kemerdekaan Pers adalah hak warga negara yang berdaulat, yaitu hak untuk bebas mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, serta hak untuk memperoleh informasi (public right to know).Oleh sebab itu, perjuangan penyadaran menegakkan kebebasan pers, menjadi tanggung jawab semua pihak.

SAAT ini, di berbagai negara di dunia, berlomba-lomba melakukan upaya perlindungan terhadap kerja-kerja jurnalistik. Di Amerika Serikat, Belanda, Jepang, Korea Selatan, dan Australia, bahkan telah memproklamirkan diri sebagai negara penganut politik hukum yang melindungi pers. Dalam hal ini Politik Hukum Dekriminalisasi Pers. Yaitu penghapusan penjeratan pasal-pasal kriminal bagi karya-karya jurnalistik. Bahkan Uni Eropa, sudah memasukkan syarat, bahwa jika suatu negara berkeinginan bergabung ke Uni Eropa, maka negara tersebut tidak boleh mengkriminalkan pers.

Malah negara-negara berkembang, seperti India, Srilanka, Ghana, Uganda,Kroasia, Togo, dan Republik Afrika Tengah, telah menghapus ketentuan hukum pidana tentang pencemaran nama baik (defamation), penghinaan (insult), fitnah (slander, libel) dan kabar bohong (false news) bagi karya jurnalistik yang dibuat dengan niat baik (in good faith) dan demi kepentingan umum (public interest), dan mengubahnya menjadi hukum perdata, dengan sanksi denda yang proporsional. Di saat masyarakat belahan dunia lain, berlomba-lomba membebaskan jurnalis dari segala tuntutan pidana, termasuk Timor Leste (dulu Timor Timur) yang menetapkan pasal-pasal penghinaan bukan sebagai tindak pidana, hal sebaliknya terjadi di daerah ini.

Di Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, justru terjadi suatu kondisi yang kontraproduktif dalam sebuah iklim demokrasi, yaitu dibangunnya sistem politik kriminalisasi pers. Jika menilik perjalanan panjang lahirnya Undang Undang Pers di saat era reformasi, politik hukum yang dianut UU Pers No 40/1999 sebenarnya menolak kriminalisasi pers, dan menganut dekriminalisasi pers. Salah satu indikatornya adalah bila sebuah berita melanggar UU Pers dan Kode Etik Jurnalis, sanksinya sebenarnya sudah jelas.

Pertama, kesalahan kata-kata diselesaikan dengan kata-kata (mekanisme hak jawab). Bila media menolak melayani hak jawab, maka sesuai dengan UU Pers No 40/1999 Pasal 18 ayat 2 media didenda Rp 500 juta. Kedua, pentingnya pemanfaatan peran Dewan Pers, sesuai Pasal 15 ayat 2 yang mengatur tentang fungsi dewan pers. Pada pasal tersebut disebutkan, Dewan Pers melaksanakan fungsi: Pertama, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;

Kedua , memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Penyelesaian dengan jalur hukum tidak ditabukan, sepanjang fair, terbuka dan akuntabel. Mekanismenya jelas. Kesalahan kata-kata semestinya diselesaikan dengan kata-kata pula. Kasus Makassar Apa yang diperjuangkan jurnalis di Makassar saat ini, yang bersengketa dengan Irjen Pol Sisno Adiwinoto, mantan Kapolda Sulselbar, sebenarnya adalah upaya untuk mewujudkan Dekriminalisasi Pers atau Anti Kriminalisasi Pers. Bahasa filosofisnya, melindungi kerja jurnalis dan media dari pasal-pasal KUHP Pidana, terkait kegiatan jurnalistik. Fungsinya, agar jurnalis dan media bisa menjalankan perannya sebagai salah satu pilar demokrasi. Karena itu, pers harus bebas dari segala intimidasi?bebas dari kriminalisasi-- sehingga bisa menyampaikan informasi secara jujur dan fair kepada masyarakat.Pers harus bebas melakukan fungsi kontrol namun bertanggung jawab sesuai kode etik dan UU Pers itu sendiri. Meski pada akhirnya, koordinator Koalisi Tolak Kriminalisasi Pers, dikriminalkan dan saat ini menyandang status terdakwa saat menyuarakan pentingnya semangat kebebasan, itu adalah risiko.

Dan, kami menilainya sebagai bentuk pengekangan baru dalam era reformasi. Bagaimana mungkin sebuah kebebasan berpendapat untuk menyuarakan kebebasan pers harus dibungkam dengan pasal-pasal pidana warisan kolonial Belanda. Tapi inilah faktanya. Sebuah paradoks demokrasi sedang terjadi di Makassar. Dan kita semua, harus bangkit melawan kondisi ini. Kebebasan pers yang terancam tidak bisa kita biarkan, meski jalan panjang dan berliku akan kita lewati. Bisa jadi, Makassar hanya sebuah contoh kasus, dan tidak menutup kemungkinan akan ada Makassar-Makassar baru di daerah lain. Coba kita lihat dalam rentang waktu satu tahun terakhir, lima jurnalis Makassar sudah dipanggil polisi terkait beritanya. Belum termasuk sejumlah jurnalis yang mendapat ancaman dan tindak kekerasan fisik saat liputan, dan juga intervensi pejabat publik ke ruang-ruang redaksi.

Pertama, pemanggilan Jumadi Mappanganro, wartawan Tribun Timur yang dipanggil Polsekta Tamalate, terkait berita hilangnya salah seorang bocah. Kedua, pemanggilan Erwin Bahar, Mukhlis Amans Hady, jurnalis Harian Fajar, dan Andi Amriani serta Andi Ichsan Pasinringi, wartawan Seputar Indonesia. Keempat jurnalis ini dipanggil sebagai saksi pada 12 Desember 2008, atas berita mereka tentang pernyataan Irjen Pol Sisno Adiwinoto, mantan Kapolda Sulselbar yang dimuat di koran mereka. Sabam Leo Batubara, wakil ketua Dewan Pers, dalam pertemuan dengan jurnalis di Makassar beberapa waktu lalu, malah mengingatkan akan munculnya kasus-kasus serupa di Makassar jika ini dibiarkan. Dan ini akan menjadi catatan penting bagi semua elemen demokrasi di Indonesia, Asia bahkan Dunia. Dan sangat wajar jika banyak pihak berharap Makassar bisa menjadi contoh perlawanan penegakan kebebasan pers di tanah air.

Tingginya ekspektasi Dewan Pers, bisa dimaklumi. Sebab saat ini ada kecenderungan akan semakin meningkatnya ancaman kriminalisasi pers. Ancaman itu bahkan datang dari pemerintah dan DPR. Ancaman yang patut dicermati adalah Pertama, UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) dapat memenjarakan wartawan paling lama enam tahun dan atau mendendanya paling banyak satu miliar rupiah bila informasi elektroniknya memuat penghinaan dan pencemaran nama baik. Kedua, UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 51 dapat memenjarakan wartawan sebagai pengguna informasi publik paling lama setahun dan atau denda paling banyak Rp 500 juta.

Ketiga, UU No 44/2008 tentang Pornografi, sejumlah pasal-pasal karet berpotensi memenjarakan wartawan dan media antara enam bulan dan 12 tahun dan atau mendendanya antara Rp 250 juta hingga Rp 6 miliar.

Keempat, UU No 10/2008 tentang Pemilu, Pasal 99 ayat (1) menyatakan izin penerbitan pers bisa dicabut jika berita dan wawancara serta pemasangan iklan kampanye bagi peserta pemilu tidak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang. Kelima, Pemerintah sedangkan merampungkan RUU KUHP, yang jumlah pasalnya meningkat dari 37 Pasal menjadi 61 Pasal yang dapat memenjarakan wartawan dan ancaman penjara dan atau dendanya lebih berat dari KUHP warisan kolonial Belanda.

Dan seperti yang sering penulis nyatakan, jurnalis boleh kalah satu kali, tapi musuh kebebasan pers akan kalah berkali-kali. Mereka mungkin bisa saja memenjarakan tubuh dan raga penulis dan pekerja jurnalis lainnya, tapi tidak dengan jiwa kami.

Mereka bisa saja meneror, merampas pekerjaan, kebahagiaan dan kebebasan kami tapi tidak dengan idealisme kami. Meminjam istilah Ketua Dewan Pers, Prof Dr Ichlasul Amal "...Dewan Pers tentu tidak dapat mencegah masyarakat atau penegak hukum yang tidak mau menggunakan mekanisme yang disediakan UU Pers. Namun sekalipun pengugat itu menang dalam proses hukum, tetap akan dicap sebagai orang yang tidak memiliki kemauan baik, sebab motif gugatannya bukan untuk mencari kebenaran melainkan untuk membunuh kebebasan pers dan demokrasi...". Lawan Kriminalisasi Pers. Bravo Pers Bebas!

10 MUHARRAM DI SULSEL DIPERINGATI DENGAN 'BUBUR SYURA'

Makassar, 7/1 (ANTARA) - Bertepatan 10 Muharram 1430 Hijriah di Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Kota Makassar pada khususnya diperingati dengan pembuatan 'bubur sura' dan doa dzikir.

"Tradisi bubur syura ini sudah turun-temurun pada 10 Muharram, karena pada momen itulah merupakan hari kemenangan Islam setelah melakukan pertempuran pada zaman Rasulullah Muhammad SAW dan Khalifah Ali bin Abu Thalib," jelas salah seorang warga di Kelurahan Timungang Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Daeng Sitti, Rabu.

Menurutnya, bubur syura yang dibuat dari beras, kemudian diberi aneka lauk-pauk seperti telur, udang, ikan goreng, dan aneka buah-buahan yang dipotong-potong kecil seperti jeruk, nenas, salak dan buah delima, sebenarnya mengandung makna kebersamaan dan solidaritas dengan sesama.

"Karena seusai doa bersama, maka bubur syura tersebut dibagi-bagikan ke tetangga, utamanya bagi mereka yang kurang mampu," katanya.

Sementara itu, salah seorang warga di Kabupaten Maros, Sulsel, Daeng Tonji mengatakan, bagi yang tidak mampu membuat bubur syura dengan lauk-pauk yang lengkap, maka bisa membuat bubur syura dengan versi bubur merah putih. Artinya bubur yang dihidangkan diatas piring itu dua lapisan bubur. Lapisan pertama bubur berwarna putih, kemudian diatasnya diberi lagi bubur dengan bentuk bulat yang berwarna merah kecoklatan, karena diberi gula aren atau gula merah.

"Bubur syura merah putih ini lebih mudah pengerjaannya dan tidak perlu biaya besar," ujarnya.

Kendati bahan baku bubur syura dalam kondisi seperti ini relatif mahal, karena harga ikan cukup mahal pada musim hujan, namun sebagian besar umat Islam di Sulsel masih memegang tradisi ini, sehingga tidak pernah alpa membuat bubur syura pada 10 Muharram.

Tradisi lainnya yang masih diyakini sebagian besar umat Islam di daerah ini, lanjut Tonji, adalah membeli alat-alat dapur yang berbentuk wadah seperti wajan, baskom, ember dan sebagainya. Hal itu mengandung nilai filosofis bahwa yang membeli memiliki harapan besar untuk mendapat kehidupan yang lebih baik ke depan.

"Harapan mudah mendapat rezeki, sehat dan senantiasa hidup damai," katanya.

Sedang menurut Mappong, salah seorang 'guru baca' yang biasa memimpin doa dzikir pada bulan Muharram mengatakan, inti dari peringatan 10 Muharram atau dikenal dengan 'syura' ini adalah memohon ampunan kepada Allah SWT dan meminta agar dihindarkan dari segala mara bahaya dan penyakit. (ant)

MAKAM PENYEBAR ISLAM DI MAKASSAR TIDAK TERURUS

Makassar, 13/9 (ANTARA) - Makam penyebar Agama Islam di Makassar kebanyakan tidak terurus, seperti Kompleks Makam Lajangiru di Kecamatan Bontoala dan Makam Sitti Habiba, Raja Bone ke-14 di Kompleks Pasar Pannampu dan makam lainnya.

"Di Kompleks Makam Lajangiru ini, terdapat lima makam besar yang bangunannya berbentuk kubah masjid, mereka yang dimakamkan di sini adalah penyiar Agama Islam ratusan tahun silam," jelas juru kunci Kompleks Makam Rajangiru, Muh. Tahir di Makassar, Rabu.

Pada lima makam tersebut, sebagian bangunannya sudah lapuk di makan usia, dindingnya berlumut dan lantainya sudah buram.

Ke lima makam itu adalah makam Ince Habib Hasan wafat 1920, Habib Muhsin wafat 1278 Hijriyah (H), Habib Assegaf, Habib Ali Sihab dan Habib Adam Muri. Sedang yang masih terurus dibanding makam lainnya adalah makam Lajangiru bersama anggota keluarga. Lajangiru adalah tuan tanah pribumi pada zaman penjajahan Belanda yang mewakafkan lahannya untuk kompleks pemakaman.

"Sebelum ditangani Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sulsel, kami hanya merawat makam ini secara turun-temurun secara sukarela," ungkap Tahir didampingi Abdul Rauf yang juga mengurusi makam tersebut.

Sementara saat ini, lanjutnya, meskipun sudah ditangani Disbudpar Sulsel, namun renovasi atau pemugaran belum pernah dilakukan, hanya memberi tembok sekeliling makam saja.

Makam lainnya yang berada di sebelah kompleks makam Lajangiru, terdapat sebuah makam keturunan Timur Tengah yang juga menyebarkan Agama Islam di daerah ini, yakni makam Yusuf Afandi. Makam turunan Turki tersebut terbuat dari batu marmer putih dengan hiasan kaligrafi dan tertera tahun wafat 1335 H.

Hanya saja makam yang sangat ekslusif pada zamannya itu, juga rupanya luput dari perawatan khusus pemerintah setempat.

Kondisi makam yang tidak terurus juga terlihat pada makam Sitti Habibah yang merupakan Raja Bone yang ke-24 sekitar 150 tahun silam. Uniknya, raja ini merupakan perempuan yang berwibawah dan menjadi salah satu penyiar Agama Islam di Sulsel.

"Makam ini jarang dikunjungi orang, dan pemerintah juga tidak memperlihatkan keseriusan melestarikan cagar budaya ini," ungkap salah seorang keturunan Bugis Bone, Daeng Bulan yang tinggal di kompleks makam Sitti Habibah.

Untuk merawat makam itu, dilakukan sukarela, karena konon ada bantuan atau biaya pemeliharaan makam dari Disbudpar, namun tidak sampai ke tangannya, melainkan ke pihak lain. Namun yang diberi tanggung jawab membersihkan dan merawat makam itu tidak kunjung datang.

Menanggapi banyaknya makam menyebar Agama Islam di kota ini yang terkesan terbengkalai, Kepala Disbudpar Kota Makassar Eddy Kosasi Parawansa mengakui hal itu.

Menurutnya, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama pemugaran sejumlah cagar budaya.

"Karena itu, yang dapat dilakukan minimal tetap menjaga kebersihan makam oleh petugas penjaga makam yang telah mendapat tunjangan dari Disbudpar kota ataupun provinsi," katanya.

Mengenai tunjangan yang disebutkan itu, Tahir mengaku, ketika masih honorer hanya mendapat upah Rp45 ribu per tiga bulan, kemudian beberapa tahun berikutnya dinaikkan menjadi Rp400 ribu per tiga bulan, dan setelah terangkat menjadi PNS Disbudpar yang mengurusi makam cagar budaya, barulah gajinya mencapai Rp1 juta lebih.

"Dengan kondisi yang serba mahal seperti ini, gaji tersebut hanya dicukupkan saja untuk menutupi kebutuhan keluarga," ujarnya sembari mengimbuhkan, meskipun demikian, ia tetap semangat menjaga dan memelihara makam, karena profesi itu sudah turun-temurun dari kakeknya.

JUMINO, MANUSIA "SERIBU TUMOR"

Makassar -- Jumino (50), lelaki asal Desa Bumi Ayu, Kecamatan Wonomulyo, Sulawesi barat (Sulbar) tidak pernah menduga setelah 33 tahun menanti, akhirnya sebagian dari ratusan tumor yang ada di sekujur tubuhnya bisa dihilangkan setelah melalui operasi di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo (RSWS), Makassar.

Kasus Jumino ini, merupakan penyakit langka sama dengan kasus Dede yang bergelar “manusia akar”. Sementara lelaki yang berprofesi sebagai penggali kuburan di Wonomulyo ini, digelari “manusia seribu tumor” lantaran jumlah benjolan yang tersebar di tubuhnya mencapai 1.126 buah berdiameter satu hingga tujuh centimeter.

Sejak kehadiran Jumino 26 Februari lalu di RSWS atas bantuan Harian Fajar, media lokal yang membawanya bertemu dengan tim dokter yang terdiri dari 23 orang dan diketuai Dr. Anis Irawan, Kepala Bagian Kulit dan Kelamin RSWS, hingga kini sudah tiga kali menjalani operasi.

“Operasi pertama pada bagian wajah, menyusul selaput mata dan kemarin operasi untuk mengangkat tumor pada bagian tangan,” jelas Jumino yang senantiasa didampingi oleh adiknya, Boinah di ruang perawatan Lontara III RSWS.

Lelaki yang juga menjadi buruh tani disela-sela aktivitasnya menggali kubur ini pun menuturkan riwayat penyakitnya. Ketika beberusia 17 tahun, di sekujur tubuhnya timbul bentol-bentol merah, mirip gigitan semut. Namun kemudian bentol-bentol itu berubah menjadi benjolan seiring dengan waktu, hingga akhirnya ia berusia 33 tahun benjolan pada bagian wajah dan punggungnya diameternya ada yang sampai tujuh centimeter.

Sebenarnya, ungkap lelaki yang sempat minder karena penyakitnya itu, benjolan itu tidak terasa sakit, karena hanya berupa daging yang terasa lembek. Sehingga jika berbaring, ia tidak perlu khawatir. Hanya saja benjolan yang sebesar telur, cukup mengganggu aktivitasnya sehari-hari.

Menurut Bonia, Junimo tidak pernah berobat medis maupun tradisional, lantaran tidak memiliki uang yang cukup. Selain itu, Jumino hanya pasrah menghadapi nasibnya yang dianggap tidak ada cara lagi untuk menyembuhkannya.

Untunglah, setelah diberitakan Harian Fajar, salah satu media lokal di Sulsel dan mendapat dukungan “dompet peduli” dari media itu, kepercayaan diri Jumino untuk sembuh tumbuh kembali.

Mengenai penyakit Jumino, Dr Anis mengatakan, berbeda dengan penyakit kutil akibat virus yang diderita Dede. Penyakit Jumino hanyalah faktor herediter (gen) yang nama latinnya Nero Fibromatous Multiple atau disebut juga Von Reclin Hauzen sindrom.

“Jadi, penyakit Jumino adalah hanya tumor ringan,” katanya sembari mengimbuhkan, untuk penyembuhannya cukup melalui pengobatan kosmetik berupa pembedahan atau mengeluarkan gumpalan daging yang ada di sekujur tubuh Jumino.Sementara mengenai pembiayaan rumah sakit Jumino, lanjutnya, akan ditanggung pemerintah karena Jumino termasuk keluarga yang tidak mampu dan penyakitnya terbilang langka. Kendati demikian, Harian Fajar yang mendampingi pengobatan Jumino sejak awal, juga membuka 'dompet peduli’ untuk membantu biaya perobatan lelaki asal Jawa yang keluarga ikut program transmigrasi di Sulbar seperempat abad silam.

PERJALANAN PANJANG MENUJU PENDIDIKAN GRATIS

Makassar, 28/3 (ANTARA) - Pemerataan pendidikan di seluruh pelosok tanah air melalui program Wajib Belajar (Wajar) enam tahun kemudian ditambah menjadi sembilan tahun, berjenjang dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP), sudah dicanangkan pada masa Orde Baru (Orba).

Seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah pasca Orba dan beralih ke era reformasi, keberpihakan pada dunia pendidikan khususnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, sudah menjadi suatu tuntutan yang mendesak.

Mulailah dengan tuntutan pengalokasian anggaran di tingkat APBN hingga APBD kabupaten/kota agar mengalokasikan anggaran pendidikan sekitar 20 persen dalam bentuk kebijakan. Namun dalam pengiplementasiannya, masih saja sulit dicapai, dengan alasan masih ada sektor lain selain pendidikan dianggap jauh lebih mendesak.

Dibalik polemik keberpihakan dalam pengalokasian anggaran pada sektor pendidikan, ada juga daerah yang nekat menjalankannya. Contoh daerah yang dinilai berhasil adalah Kabupaten Jembrana di Bali. Daerah ini kemudian menjadi tempat studi banding bagi daerah lainnya di Indonesia, termasuk Kota Makassar.

Dibawah duet kepemimpinan H Ilham Arief Sirajuddin dan Andi Herry Iskandar, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mencoba memperlihatkan keberpihakannya pada sektor pendidikan. Pada tahun 2007 sebanyak 18 sekolah masing-masing 15 SD dan 3 SMP negeri dan sederajat yang dinominasi siswa dari keluarga kurang mampu, mendapat subsidi penuh dalam mengecap pendidikan.

"Dari 89 sekolah di Makassar yang menjadi target subsidi Pemkot Makassar, sudah terealisasi 18 sekolah dengan menggunakan dana APBD 2007 sebesar Rp2 miliar," jelas H Ilham Arief Sirajuddin, Walikota Makassar sembari mengimbuhkan, sedang untuk periode 2008 Pemkot menambah 48 sekolah bersubsidi lagi yang diprioritas di kantong-kantong warga miskin di Makassar, di antaranya Kecamatan Manggala, Antang dan Mariso yang berada di daratan.

Sementara sekolah yang berada di wilayah pesisir Kota Makassar seperti Pulau Barrang Lompo, Kodingareng dan Lumu-Lumu sudah dibebaskan dari biaya dan pungutan sekolah tahun 2007 lalu.

Mengenai target pendidikan dasar di kota yang berjulukan "Anging Mammiri" ini, Muhammad Nasir Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar mengatakan, akan digenapkan jumlahnya mencapai 100 sekolah yang mendapat akses pendidikan gratis.

"Target itu diharapkan sudah terpenuhi pada akhir 2009 dengan total anggaran dari APBD Kota Makassar sebesar Rp10 miliar," katanya sembari mengimbuhkan, dengan anggaran tersebut diharapkan dapat menjangkau sekitar 19 ribu orang siswa SD dan 2.500 orang siswa SMP yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Masih Ada Pungutan

Meskipun puluhan sekolah di Kota Makassar sudah digratiskan, namun masih ada keluhan dari sejumlah wali siswa mengenai pungutan sekolah yang dinilai memberatkan.

Hal tersebut terungkap pada musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) di Kantor Balaikota Makassar baru-baru ini. Sejumlah wali siswa dan Lembaga Pemberdayaan Musyawarah (LPM) mengkritisi program pendidikan gratis yang dijalankan Pemkot Makassar yang dinilai tidak sepenuhnya gratis.

Sikap kritis itu dibenarkan Syamsu Niang, anggota DPRD Kota Makassar yang berlatarbelakang dari dunia pendidikan. Menurutnya, Pemkot sudah mencoba membuat kebijakan untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam mengakses pendidikan, namun penjabarannya di lapangan, masih ada saja kebijakan pihak sekolah yang membebani wali siswa dengan biaya-biaya tertentu, misalnya uang jaminan buku paket yang dipinjamkan.

"Padahal sekolah itu mendapat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat dan anggaran APBD kota," katanya.

Hasnah, salah seorang wali siswa SD Borong Jambu di kawasan Antang misalnya mengungkapkan, anaknya dibebankan uang jaminan buku paket senilai buku yang dipinjam dari sekolah. Padahal setahunya dana BOS dan program pendidikan gratis itu, menanggung semua buku siswa.

Menanggapi hal tersebut, salah seorang guru di sekolah itu yang enggan disebut jati dirinya mengatakan, uang jaminan buku adalah suatu hal yang wajar. Hal itu dimaksudkan untuk membuat siswa lebih bertanggung jawab terhadap buku yang dipakainya.

"Jika buku itu awet kan masih bisa dimanfaatkan oleh adik-adik kelasnya, namun jika buku itu sobek atau rusak, maka yang memegang buku itu berkewajiban menggantinya," ujarnya sembari mengimbuhkan uang jaminan itulah sebagai kompensasinya.

Melihat fenomena upaya pelaksanaan pendidikan gratis itu yang sejalan dengan program unggulan pasangan gubernur terpilih di Sulsel yakni Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang, Roslaeli, Ketua Yayasan Pendidikan Makassar yang juga pengamat pendidikan di kota ini mengatakan, penerapan pendidikan gratis ini bukan suatu hal yang mudah, karena bukan untuk program satu - dua tahun saja.

"Ini merupakan program yang diharapkan berkesinambungan sehingga membutuhkan anggaran yang tidak main-main besarnya," katanya.

Terkait dengan hal tersebut, pelayanan pendidikan gratis di Kota Makassar pada khususnya dan Sulsel pada umumnya, masih butuh waktu yang panjang. Paling tidak, diprediksi 20 tahun yang akan datang baru akan terwujud. Kecuali jika para pengambil kebijakan di daerah ini berani 'all out' menganggarkan APBD yang lebih berpihak pada sektor pendidikan. Pasalnya, fenomena yang ada diketahui, dari sekitar Rp1,6 triliun APBD Sulsel, pembiayaan di sektor pendidikan tidak mencapai lima persen dari anggaran yang ada.

Sementara APBD Kota Makassar senilai Rp400 miliar lebih nampaknya hanya nekat menganggarkan dana sektor pendidikan hampir 20 persen. Namun ternyata dana itu belum mampu menutupi semua persoalan di sektor pendidikan, termasuk untuk program pendidikan gratis.

SURO'BACA TRADISI MENJELANG RAMADAN

Makassar -- Suro'baca atau berdoa bersama untuk para leluhur menjelang Ramadhan merupakan tradisi turun-temurun di kalangan suku Bugis Makassar di Sulawesi Selatan (Sulsel).Acara tradisi ini biasanya dilakukan mulai sepekan hingga satu hari sebelum bulan suci Ramadhan (H-7 sampai H-1 Ramadhan).

Tradisi yang masih tetap terjaga baik di kalangan masyarakat pedesaan hingga perkotaan ini, biasanya diselenggarakan baik per rumah tangga ataupun berkelompok.Sebelum menggelar suro'baca, keluarga mempersiapkan aneka hidangan atau masakan seperti ayam gagape' (mirip opor ayam), ikan bandeng bakar yang dibelah dan diberi cabe dan garam yang sudah dihaluskan, lawa' (urap) dari pisang batu, dan sebagainya sesuai dengan kemampuan ekonomi si empunya hajatan.Untuk kue pencuci mulutnya, dipilih kue-kue tradisional misalnya kue lapis, onde-onde, dan cucuru' bayao.

Setelah semua hidangan tersebut siap disantap, terlebih dahulu diatur sedemikian rupa di ruangan yang disiapkan untuk membaca doa bersama yang dipimpin oleh seorang guru baca atau tokoh adat.Seluruh anggota keluarga akan duduk bersila di depan aneka hidangan sambil mengikuti guru baca berdoa dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an serta mendoakan bagi almarhum (leluhur) mendapat keselamatan di akhirat dan keluarga yang ditinggalkan juga mendapatkan keselamatan, kesehatan dan dimudahkan rezekinya.

Prosesi serupa juga dilakukan jika suro'baca dilakukan berkelompok, artinya satu orang sebagai koordinator yang mengumpulkan pendanaan komsumsi, kemudian bersama-sama dengan anggota keluarga besar membuat aneka hidangan yang akan disajikan pada acara suro'baca pada bulan Sya'ban itu.Setelah semuanya siap, maka semua anggota keluarga besar berdoa bersama dipimpin guru baca. Selanjutnya, bersalam-salaman seraya saling memaafkan sebelum memasuki bulan Ramadhan, kemudian besantap siang bersama.

"Makna dari suro'baca ini, agar yang masih hidup tetap mengingat leluhurnya dan mengingat bahwa suatu saat juga akan ke akhirat. Selain itu, acara ini juga menjadi ajang silaturrahim untuk mempererat persaudaraan," jelas Daeng Mappong (75), guru baca yang sudah sepuluh tahun lebih memimpin tradisi suro'baca setiap menjelang Ramadhan di lingkungan suku Bugis Makassar di Kabupaten Maros, Sulsel.

Sementara Daeng Ngalusu (63) yang berperan sebagai bendahara tradisi itu mengatakan, setiap keluarga akan memberikan uang komsumsi sesuai dengan kemampuan dan keikhlasannya. Jadi tidak ditentukan besarannya. Bahkan yang tidak memiliki uang lebih, namun memiliki ternak ayam, biasanya menyumbang beberapa ekor ayam saja. Begitu pula yang berprofesi sebagai petani biasanya memberikan beberapa liter beras untuk berpartisipasi.

Tradisi lain yang mengikuti acara suro'baca ini, bagi kalangan Bugis Makassar yang masih memegang filosofi adat dan tarekattradisional terkait dengan Agama Islam, juga memanfaatkan bulan Sya'ban atau menjelang Ramadhan untuk mengajak putra-putrinya yang sudah akil balik memahami dan mendalami ajaran Islam lebih dekat.Guru tarekat yang sebagian besar adalah penganut tarekat Khalwatiah Syekh Jusuf -- salah seorang penyebar Agama Islam dan pahlawan nasional -- di Sulsel, akan menjadi penuntun bagi putra-putri Bugis Makassar mempelajari mulai tata cara berwudhu, shalat hingga mempersiapkan diri mencari bekal ke alam akhirat.

Begitu pula ziarah kubur menjelang Ramadhan, seakan sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat Sulsel yang masih kental dengan tradisinya.Ketiga tradisi itulah yang masih dapat dijumpai di kalangan keluarga Bugis Makassar di Sulsel yang berpenduduk sekitar tujuh juta jiwa. Suatu tradisi yang memiliki makna yang mendalam yang intinya memupuk rasa kebersamaan, mengingat kematian dan mengajak berbuat kebajikan.

PERUBAHAN IKLIM DI LUMBUNG PANGAN

Makassar, 4/9 (ANTARA) - Perubahan iklim yang terjadi saat ini, tidak terlepas dari pemanasan global yang kini menjadi isu sentral baik negara maju hingga negara miskin sekalipun.
Sulawesi Selatan (Sulsel) yang berpenduduk sekitar 8 juta jiwa, merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mengandalkan perekonomiannya pada sektor pertanian.
Dengan produksi rata-rata 2,5 juta ton beras per tahun, telah menempatkan Sulsel sebagai daerah penyangga pangan nasional terbesar kedua setelah Jawa Timur (Jatim).
Terkait dengan perubahan iklim di daerah lumbung pangan ini, disadari atau tidak telah memberikan pengaruh yang signifikan. Kenaikan suhu yang relatif lebih panas dibanding lima atau sepuluh tahun silam, pergeseran musim tanam, munculnya hama tanaman yang didukung oleh iklim dan sebagainya.
"Bulan Agustus - September biasanya masih merupakan musim kemarau, namun kali ini masuk kategori musim kemarau 'basah' sehingga hujan di beberapa daerah di Sulsel kerap terjadi," jelas Hanafi Asnan dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Kota Makassar menanggapi adanya pergeseran musim yang terkait dengan perubahan iklim.
Adanya perubahan iklim yang disinyalir merupakan siklus 30 tahunan, menurut Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Sulsel, Lutfi Halide, turut memicu tingginya curah hujan pada musim penghujan.
Namun, tidak akan terlalu berpengaruh pada target produksi beras sedikitnya 2,5 juta ton tahun ini dari optimalisasi lahan sawah sekitar 890 hektare (ha), katanya.
Kendati ada sikap optimistik dari pemerintah di daerah ini, namun Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Sulsel, Rahman Daeng Tayang mengatakan, semua pihak tidak terkecuali pemerintah harus realistis melihat dan membaca kondisi pertanian saat ini.
"Lahan pertanian kita makin menyempit setiap tahun, karena alih fungsi menjadi perumahan, perkantoran, pabrik dan sebagainya. Sementara petani terus dituntut meningkatkan produksi dengan segala keterbatasan," katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, keterbatasan itu misalnya daya beli sarana produksi yang masih rendah, karena dipicu oleh tingkat kesejahteraan petani yang masih minim.
Sebagai gambaran, harga beras dunia terus meningkat, sementara harga beras di tingkat petani sesuai dengan Harga Pokok Pemerintah (HPP) masih belum berimbang dengan biaya operasional yang harus ditanggung petani.
Petani pun tidak berdaya menghadapi dampak dari perubahan iklim seperti banjir bandang yang kemudian memicu longsor dan bencana alam lainnya, karena selama ini petani tetap dibiarkan dengan persepsinya bahwa bencana alam yang terjadi itu sebagai musibah atau takdir yang harus diterima.
"Sosialisasi tentang adanya bencana alam, karena faktor kelalaian manusia, juga karena kerusakan lingkungan dan upaya mengantisipasinya masih sangat minim," katanya.
Hal itu dibenarkan Direktur Eksekutif Jurnal Celebes, Mustam Arif. Menurutnya, selama ini yang menyosialisasikan pentingnya mitigasi masih proaktif dilakukan pihak Lembaga non Pemerintah (NGO's).
Sementara pemerintah lebih cenderung kepada penanganan bencananya pasca terjadi kasus, bukan pada upaya pencegahan atau antisipasi. Mitigasi dan Adaptasi Dalam menghadapi perubahan iklim sebagai bagian dari pemanasan global (global warming) bagi negara/daerah, khususnya daerah agraris seperti Sulsel dilakukan melalui mitigasi dan adaptasi.
"Kedua cara itulah yang dapat ditempuh agar bisa tetap 'survive' atau bertahan," jelas Dr Suppakorn Chinvanno, Koordinator Proyek Penelitian pada Souteast ASIA START Regional Center (SEA START RC), Chulalongkorn University, Thailand pada Climate Change Media Workshop di Manila, Filipina, Agustus 2008 lalu yang juga diikuti Koresponden ANTARA, Suriani Mappong.
Menurutnya, resiko perubahan iklim di Asia Tenggara sebagai implikasi dari pemanasan global dengan peningkatan suhu permukaan laut sekitar dua hingga empat derajat Celcius, tidak perlu terlalu ditakuti, sepanjang mampu melakukan kedua hal itu (mitigasi dan adaptasi).
Sebagai contoh kasus, resiko banjir dari luapan delta Sungai Mekong di Thailand ke depan merupakan gabungan dampak dari alam dan pengaruh perubahan iklim. Karena itu, resiko bencana tersebut seharusnya mampu ditekan. Hal itu bisa tercapai jika menggunakan pandangan dan pendekatan yang menyeluruh (holistik).
"Yang lebih utama adalah merangkul stakeholder untuk menyamakan persepsi dalam menghadapi skenario bencana ke depan," katanya.
Sementara itu, Head of The Department of Economics at Jadavpur University, Kolkuta, India, Dr Joyashree Roy pada kesempatan yang sama mengatakan, negara sedang berkembang di Asia rata-rata masih menggantungkan perekonomiannya pada sektor pertanian, sementara industri dan tansportasinya masih sulit menekan gas emisi yang akan memicu perubahan iklim dan pemanasan global.
"Padahal jika suatu negara mampu melakukan adaptasi dengan mengurangi pencemaran lingkungan misalnya untuk menciptakan standar hidup yang lebih baik, terbuka peluang lebar untuk mendapatkan 'capasity building' maupun 'Carbon Credit' dari donatur dunia yang peduli lingkungan," ungkapnya.
Hal tersebut dibenarkan Director Energy, Transport and Water Division, Asian Developmen Bank (ADB), Mr Woochong Um.
Menurut dia, ADB yang didirikan pada tahun 1966 dan beranggotakan 76 negara, 48 diantaranya dari Asia dan Pasifik, sejak tahun 2004 -2007 menyalurkan dana sekitar enam hingga sepuluh miliar dolar Amerika per tahun untuk membantu negara-negara berkembang dalam mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup.
"Salah satunya dengan memberikan kredit bagi industri yang mampu menurunkan gas emisinya atau ramah lingkungan," katanya dan melanjutkan, termasuk mendorong pengembangan potensi suatu daerah.
Apabila merunut semua itu dan merefleksikan pada posisi Sulsel sebagai daerah penyanggah pangan nasional, Gubernur Sulsel, H Syahrul Yasin Limpo mengatakan, untuk pengembangan sektor pertanian di daerah ini sedikitnya dibutuhkan dana sekitar Rp750 miliar.
Namun untuk mendapatkan dana tersebut dari APBN atau pun donatur asing, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Setidaknya dibutuhkan komitmen dari "hulu hingga hilir" dalam pemerintahan dan masyarakat Sulsel untuk saling mendukung mengelola potensi yang ada. Sehingga donatur mau melirik daerah ini.
Termasuk bagaimana mengantisipasi perubahan iklim terhadap sektor pertanian di Sulsel. Tentunya, semua itu dapat diraih dengan tidak meninggalkan kearifan lokal. ***6*** (U.K-SUR/F003/B/Z003)(T.K-SUR/B/Z003/Z003) 04-09-2008 11:47:34

BLT, PELEPAS DAHAGA SESAAT

Makassar, 22/5 (ANTARA) - Tidur dibawah kolongrumah panggung yang sudah reot, tidak membuat Jaizahdan suaminya, Arifuddin sekhawatir ketika mendengarisu bahwa pemerintah akan menaikkan harga BBM lagi.
"Sekarang saja sudah susah mendapatkan minyaktanah, dan harganya mahal pula. Bagaimana kalaupemerintah menaikkan harga BBM lagi?" ujar Jaizahkepada suaminya dengan mata berkaca-kaca.
Pasangan suami isteri itu hidup di rumahkontrakan bersama tiga orang anaknya di Jalan PettaPonggawa, Kelurahan Kalukuang, Makassar, telahmerasakan himpitan ekonomi sebelum adanya kenaikanharga BBM. Kini, sudah mulai terbayang bagaimanahimpitan ekonomi itu akan berlipat ganda pada saatharga BBM dinaikkan.
"Tapi pemerintah akan berikan BLT bu, bantuanyang sama 2005 lalu," kata Arifuddin menimpalipernyataan isterinya.
Isterinya yang terbaring di ranjang kayuukuran 2 x 1 meter itu, karena penyakit yang dideritasejak tiga bulan lalu, hanya mengusap peluh didahinya. Dalam hati ia berharap, bantuan yang akanditerima keluarganya itu dapat meringankan biaya hidupsehari-hari mereka. Roda ekonomi keluarga Arifuddin yangberprofesi sebagai buruh serabutan, masih cukupterbantu ketika Jaizah masih mampu berkeliling kampungmenjual jasa sebagai tukang pijat. Namun sudah tigabulan terakhir, perempuan paruh baya itu tidak lagimampu menggerakkan badannya. Pernah diopname di rumahsakit pemerintah selama sebulan, namun tidak adaperubahan sehingga terpaksa dipulangkan ke rumahkontrakannya.
Ini adalah salah satu potret rumah tanggamiskin (RTM) di Kota Makassar yang akan menjadisasaran program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagaikompensasi dari kenaikan harga BBM yang sebentar lagiditetapkan oleh pemerintah.
Jumlah RTM yang dinyatakan oleh WalikotaMakassar H Ilham Arief Sirajuddin akan menerima BLTsebanyak 70.160 RTM. Padahal sebelumnya, menurutKepala Dinas Sosial Makassar Ibrahim Saleh sesuairapat koordinasi dengan instansi terkait, jumlah RTMyang akan menerima BLT 2008 turun sekitar 2.000 RTMsetelah dilakukan verifikasi data di lapangan.Artinya, yang ideal menerima BLT hanya berkisar 68.000RTM.
Menanggapi hal tersebut, Murad Munsyir LurahKalukuang, Kecamatan Tallo, Makassar mengakui, jikadata BLT yang digunakan itu masih data BLT 2005 yangmerupakan hasil data BPS. Namun kebijakan pemerintah,untuk data BLT tahun ini diharapkan peran aktif pihakkelurahan.
"Hanya saja waktu yang diberikan sangatmendadak, sementara untuk mencapai validitas dataitu tidak cukup dalam seminggu," katanya sembarimengimbuhkan, kartu BLT baru diterima kemarin, dandiminta mendata ulang yang berhak menerima dalamsehari saja. Karena rencananya, dalam dua tiga hari kedepan BLT sudah akan dicairkan.
Ketidaksiapan dalam verifikasi data BLT dilapangan, juga diakui 142 lurah lainnya yang tersebardi 14 kecamatan di Makassar. Namun karena kondisi yangmemaksakan, mau tidak mau data lama masih akandijadikan rujukan utama dalam penentuan penerima BLT. Tidak Mendidik
Menanggapi program BLT yang akan diberikankepada RTM sebagai penangkal gejolak pada saat hargaBBm dinaikkan, Prof DR Halide, pengamat ekonomi dansosial dari Universitas Hasanuddin menilai, programtersebut tidak mendidik, karena hanya memicumasyarakat RTM menjadi komsumtif dan memilikiketergantungan yang sangat tinggi.
"Seharusnya, pemerintah lebih fokus sajamemberikan modal produktif dan bekal keterampilan padaRTM, itu jauh lebih mendidik daripada program BLT yangibarat hanya sebagai pelepas dahaga sesaat," katanya.
Alasannya, biasanya dana BLT yang diterima akandihabiskan dalam satu hari saja, seperti pengalamanBLT sebelumnya. RTM cenderung membeli barang yangbukan untuk kebutuhan sehari-harinya.
Hal senada dikemukakan Sekretaris YayasanLembaga Konsumen Sulawesi Selatan (YLKSS) YudiRahardjo. Menurutnya, pemerintah harus belajar dariprogram BLT sebelumnya yang banyak tidak tepat sasarandan cenderung dimanfaatkan oleh oknum yang tidakbertanggung jawab untuk mencari keuntungan.
"Kalaupun itu terpaksa dijalankan, tentuharus dipertimbangkan nilai bantuannya, sistematikapenyalurannya dan pengawasannya," ujarnya sembarimengimbuhkan, nilai bantuannya saat ini ternyata tetapsama dengan BLT sebelumnya, sementara semua hargabarang sudah sangat berbeda dengan kondisi 2005 lalu.
Sistem pengawasannya pun belum jelas,lanjutnya. Padahal itu sangat penting untukmengantisipasi adanya 'permainan' di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kantor PTPos Wilayah X Sulawesi Alosius mengatakan, untukpenyaluran BLT di Makassar, pihaknya sudah menyiapkansembilan kantor pos dan mengatur penjadwalanmasing-masing kecamatan.
"Yang menerima BLT harus orang yangbersangkutan, tidak boleh diwakili seperti padapenerimaan BLT sebelumnya. Hal ini untuk menghindariadanya penerima BLT yang bukan miliknya atau milikkeluarganya," paparnya sembari mengimbuhkan, bagipemegang kartu BLT yang sakit, akan ditunggu hinggasembuh dan batas pengambilan BLTnya bisa hingga akhir2008.

Sulsel Genjot Sosialisasi Perlindungan Anak

Makassar, 23/7 (ANTARA) - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) Sulsel menggencarkan sosialisasi untuk melindungi anak agar tindak menjadi korban komersial anak.
"Banyaknya kasus komersial anak di Indonesia, harus menjadi perhatian bersama agar anak-anak di sekitar kita tidak terjerumus," kata Ama Saing, Kepala Disbudpar Sulsel di Makassar, Rabu, menanggapi peranan lembaganya terkait dengan peringatan Hari Anak Nasional.
Dijelaskan, adanya kasus-kasus yang melibatkan anak-anak di lapangan, kerap dinilai sebagai ekses dari perkembangan industri pariwisata di suatu daerah.
Khusus di Sulsel sebagai pintu gerbang Kawasan Indonesia Timur (KTI), lanjutnya, kasus yang melibatkan anak dengan tiga permasalahan pokok yakni pornografi, prostitusi dan perdagangan anak (trafficking) belum signifikan terjadi di ibukota Provinsi Sulsel ini.
"Jumlah kasus anak di Sulsel relatif kecil dan kalau pun ada, itu rata-rata adalah anak pendatang yang berasal dari Manado dan surabaya," paparnya sembari mengimbuhkan, umumnya anak-anak itu terlibat dalam kasus prostitusi dengan usia antara 15 - 17 tahun.
Terpaparnya kasus seperti itu, Saing mengatakan, karena pengaruh ekonomi, rendahnya pendidikan dan pola gaya hidup. Untuk mencegah hal tersebut, salah satu upaya yang dilakukan Disbudpar Sulsel adalah menggencarkan sosialisasi untuk melindungi anak melalui pendekatan kultural. Caranya, dengan menghidupkan kembali nilai-nilai budaya melalui pendidikan di sekolah, rumah tangga dan masyarakat.
"Hanya dengan pendekatan nilai-nilai budaya lokal dan agamalah, dapat membentengi anak-anak kita dari bahaya kasus komersial anak," tandasnya.
Terkait dengan kasus yang melibatkan anak-anak, berdasarkan hasil riset UNICEF diketahui sekitar 40 ribu anak di Indonesia adalah korban ekploitasi anak.
Sementara M Gufron dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulsel memaparkan, kasus anak yang terjadi di daerah ini selain komersial anak, juga sering terjadi kasus kekerasan terhadap anak yang umumnya berasal dari rumah tangga berekonomi lemah, berpendidikan rendah dan 'broken home'.
"Sedikitnya dalam sebulan kami menerima laporan kasus kekerasan dan komersial anak 10 kasus," katanya sembari mengimbuhkan, namun kasus yang mengemuka atau di laporkan ini seperti fenomena gunung es, artinya kasus serupa diprediksi masih banyak di lapangan namun belum dilaporkan ataupun belum diketahui oleh pihak yang berkompeten.
LP Khusus Anak Terkait dengan adanya sejumlah kasus yang melibatkan anak-anak, Lusi Palulungan Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum Pemerhati Perempuan dan Anak Indonesia (LBH P2I) Sulsel mengatakan, seharusnya anak-anak yang terpaksa mendapat sanksi pidana, ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) khusus anak.
"Namun kenyataannya, pemerintah belum serius menanggapi kebutuhan ini, padahal hal ini sangat penting karena berdampak pada perkembangan dan psikologis anak.
Di sisi lain, untuk pembinaan anak terpidana, harus dapat dipisahkan dari para terpidana dewasa. Pasalnya, dari fenomena di lapangan, seorang anak yang pernah ditahan di LP dewasa, cenderung mendapat pengaruh negatif dari dari hasil pergaulannya dengan terpidana dewasa selama menjalani masa tahanan.
Hal itu diakui, Illang salah seorang mantan narapidana yang masih duduk di bangku SMP. Menurut siswa disalah satu STM negeri Makassar ini, ketika menjalani masa tanahan karena dituduh sebagai penada dari hasil curian teman kelasnya, ia mulai mengenal narkoba di LPGunung Sari Makassar.
"Awalnya saya tidak mau, tapi karena terus-menerus diminta mencoba oleh senior, maka saya pun mengenal narkoba," akunya namun enggan menyebutkan siapa yang menyuruhnya itu.
Menyikapi contoh kasus tersebut, Lusi berharap agar pemerintah pusat hingga daerah dapat memberikan perhatian penuh pada upaya pembentukan LP khusus anak, jika tidak ingin generasi penerus Bangsa Indonesia semakin terpuruk dalam kondisi yang serba sulit dan tidak ada ketegasan penegakan hukum.

Profil

Hai.... Saya Suriani, biasa dipanggil Ani. Hobi saya travelling sekaligus menulis. Nah... tulisan saya itu, kukumpulkan dalam blog. Jadi bagi yang mau membacanya, silakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya...

BANTIMURUNG, WISATA ALAM YANG KOMPLIT

Makassar – Taman Nasional Bantimurung yang berlokasi di Kecamatan Bantimurung, Kabupeten Maros atau sekitar 45 kilometer dari Kota Makassar, menjadi alternatif utama bagi wisatawan nusantara (wisnu) dan wisatawan mancanegara (wisman) setiap kali mengunjungi Kota Makassar.

Di Bantimurung, selain dapat menikmati panorama alam di pegunungan kapur (karst) yang terbentang sekitar 15 kilometer yang menghubungkan Kabupaten Maros dengan Kabupaten Pangkep, daerah tetangganya.

Saat tiba di pintu gerbang Bantimurung, patung seekor monyet raksasa dan kupu-kupu siap menjemput. Kedua satwa ini merupakan icon Bantimurung. Pasalnya, monyet tak berekor dengan nama latin Macaca maura dan ratusan kupu-kupu jenis endemic masih dapat ditemukan di sekitar lokasi itu.

Tak heran jika asing asal Inggris, Alfred Russel Wallace (1823-1913) memberikan julukan terhadap Taman Wisata Alam (TWA) dan Cagar Alam Bantimurung, "Kerajaan Kupu-Kupu" (The Kingdom of butterflies), setelah menemukan ratusan jenis kupu-kupu endemik di Bantimurung diantaranya Catapsilia pamona flava, Anartia sp, Calastrina sp,
Danis sp, Papilio dan Vindula arsinoe.

Sekitar 100 meter dari gerbang, akan ditemukan wisma dan mess yang dapat dijadikan penginapan bagi pengujung Bantimurung. Tarif penginapan ini cukup terjangkau, untuk mess hanya Rp40 ribu per kamar per hari, sedangkan wisma tarifnya Rp60 ribu per kamar per hari dengan fasilitas tempat tidur, televisi dan kulkas. Selain itu, tersedia pula kolam renang dan tempat pertemuan yang disebut Baruga besar yang dipersewakan Rp250 ribu per hari dan Baruga kecil Rp100 ribu per hari.

Untuk mencapai petugas yang menjual karcis di loket, cukup berjalan kaki lahi sekitar 100 meter di antara belasan warung yang tertata apik di samping kiri kanan jalan beraspal. Belasan warung itu menjual aneka makanan tradisional seperti gogos, burasa, dan songkolo yang terbuat dari beras ketan, serta makanan kecil (snack) dan aneka minuman kemasan botol dan kotak.

Di jejeran warung itu pula akan ditemukan beberapa warung yang menjual aneka souvenir berupa kupu-kupu yang sudah dikeringkan dan dikemas dalam bingkai yang menarik, juga gantungan kunci yang bahannya ada yang terbuat dari jenis insekta atau serangga.

Sementara untuk menikmati permandian air terjun dan gua ‘mimpi’ di Bantimurung, terlebih dahulu harus membayar karcis di loket. Untuk pengunjung dewasa dikenakan tarif Rp5 ribu dan anak-anak Rp4 ribu per orang.

Suara gemuruh air dari air terjun bertingkat Bantimurung menjadi ‘musik alam’ semakin menambah keasrian alam itu. Begitu pula keberadaan gua ‘mimpi’ yang didalamnya terdapat relief purbakala, akan menjadi kenangan tersendiri. Apalagi stalagmit dan stalagtid di gua itu mampu memberikan nuansa ketenangan dan kedamaian.

Untuk melengkapi kenyamanan pengunjung, pihak pengelola Kawasan Wisata Bantimurung yang berada dibawah naungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Maros membangun sejumlah pendopo yang diantaranya dinamakan pendopo “Bissu Daeng” yang dapat digunakan untuk duduk bersantai sambil menikmati panorama alam. Selain itu, juga disiapkan kamar mandi dan ruang ganti di sekitar air terjun Bantimurung.

Dengan sejumlah pesonanya, tepat kiranya, jika pengujung yang pernah menginjakkan kakinya di taman nasional ini menyebut Bantimurung sebagai wisata alam yang komplit. Tak heran jika konstribusi Bantimurung terhadap PAD Pemkab Maros naik dari tahun ke tahun. Terbukti pada tahun 2005 PAD Bantimurung yang hanya Rp1.544.619.000 naik menjadi Rp2.220.065.700 pada tahun 2006, dan pada tahun 2007 lalu lebih tinggi lagi menjadi Rp3.090.911.500.

Makassar, 22/8 (ANTARA) - Lima setengah tahun menjabat Menteri Sosial membuat Bachtiar Chamsyah jeli menanggapi teks pidato yang diberikan stafnya sebelum teks itu dibacakannya.

"Seorang menteri tidak mungkin punya waktu untuk membuat teks pidato untuk suatu acara. Jadi yang dibacakan itu adalah hasil kerja stafnya, yang kadang-kdang adalah pejabat eselon empat," kata Bachtiar Chamsyah, Rabu, di sela-sela kehadirannya di Makassar untuk Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial ke-4 yang digelar 21-23 Agustus 2007.

Pengalaman mengajarkannya agar dia selalu memeriksa teks pidato itu minimal lima menit sebelum berpidato agar kesalahan yang ada di dalam teks bisa segera dikoreksi. Itu karena dia tidak ingin ada kesalahan data atau pernyataan yang tidak pas dalam naskah pidato itu turut terbaca saat dia berpidato.

"Kalau menterinya bermasa bodoh atau memang bodoh, dibacanya pula semua teks itu, sehingga apa yang diomongkan pun ikut salah, karena kesalahan sang staf," ujarnya dengan logat Batak yang disambut dengan tawa para peserta konfrensi.

Sebelum bergabung dalam kabinet pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bachtiar juga menjabat Menteri Sosial pada masa pemerintahan Megawati.

"Masa lebih lima tahun menggeluti bidang itu, tidak menguasai. Bodoh kali aku kalau tak tahu," katanya sambil bercanda.

JADIKAN GERAKAN SOSIAL SEBAGAI GERAKAN TERBESAR

Makassar, 21/8 (ANTARA) - Gerakan sosial yang dulunya hanya disepelekan, kini harus menjadi gerakan terbesar yang dapat mengalahkan gerakan apa pun yang ada di Indonesia.

Pernyataan itu dikeluarkan Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) Prof DR Haryono Suyono untuk memberi semangat kepada 250 orang penggiat gerakan sosial yang hadir pada Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial ke-4 di Hotel Horison, Makassar, Selasa.

"Gerakan sosial itu harus menjadi yang terdepan dan benar-benar menyentuh pada sasaran demi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, bukan kesejahteraan bagi pejabat atau pendampingnya," ujarnya.

Menurut mantan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ini, gerakaan sosial kini mulai luntur, dan karena itu perlu menggiatkan kembali gerakan sosial itu hingga ke desa-desa yang sudah hilang semangat gotong-royong dan kebersamaannya.

Tak heran jika melalui DNIKS ia menyerukan kepada seluruh anggotanya di seluruh provinsi agar segera membentuk "pos daya" di kota-kota hingga pelosok pedesaan.

Tujuannya, kata mantan menteri pada era Orde Baru ini, agar melalui pos daya atau kelompok-kelompok tersebut dapat merangsang terciptanya usaha bersama dan menjalin keeratan hubungan sosial kemasyarakatan, sekaligus untuk mengantisipasi tumbuhnya konflik sosial yang kini rawan terjadi.

DORONG WISATA MICE HINGGA 400 'EVENT' PER TAHUN

Makassar, 22/7 (ANTARA) - Devisa negara dari kunjungan wisatawan mancanegara, harus diperkuat dengan wisata 'MICE' yang kental dengan 'event' konvensi. Karena itu, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik bersikeras Indonesia mendapat 400 'event' wisata MICE per tahun.

"Kalau selama ini, kita hanya kebagian 200 MICE per tahun, maka mulai tahun 2007 hingga ke depan harus bisa mencapai 400 MICE," ujar menteri yang basisnya pengusaha ini di sela-sela kehadirannya di Makassar akhir pekan lalu.Untuk menunjang obsesi tersebut, tahun lalu telah dibentuk Direktorat MICE yang ada di bawah Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata.

Hal ini sebagai bukti bahwa tekadnya untuk merebut konvensi berskala internasional dapat ditarik ke Indonesia mulai tahun 2007.Menurut dia, semua konvensi atau rapat-rapat di dunia harus ditarik ke negara ini.

Melalui konvensi itu pula dapat ditawarkan kunjungan ke sejumlah objek wisata sebagai satu paket dengan kegiatan MICE.Sikap percaya diri dari penggiat pariwisata ini, karena didukung oleh sarana yang sudah bisa diandalkan. Misalnya, MICE yang pesertanya 5.000 dapat tertampung pada hotel yang ada di Jakarta dan Denpasar, Bali. Sementara MICE dengan peserta berkisar 2.000 orang penyelenggaraannya dapat didorong ke kota lain, khususnya di Kota Makassar sebagai pintu gerbang dan sekaligus ruang tamu Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Pentingnya menggalakkan wisata MICE tersebut, katanya, karena dengan MICE pengunjung asal mancanegara itu sudah terjadwal kegiatan dan kehadirannya di Indonesia, dan tidak akan terpengaruh dengan kondisi dalam negeri.

"Bedanya turis biasa dengan turis MICE, kalau ada demo atau keributan yang kemudian disiarkan TV asing dan dilihat oleh turis biasa, perjalanannya ke Indonesia dapat dibatalkan. Sementara kalau turis MICE, karena agendanya sudah terjadwal dan ada jaminan dari pihak penyelenggara, tentu tidak terlalu mempedulikan aksi-aksi demo yang biasanya dipolitisir oleh media asing," katanya memberikan perbandingan.

GELIAT MAKASSAR DALAM EMPAT ABAD

Makassar, 11/7 (ANTARA) - Kota Makassar, Ibukota Sulawesi Selatan pada 9 November 2007 nanti akan genap berusia 400 tahun.

Dalam perjalanan sejarah selama empat abad itu, kota terbesar di Kawasan Timur Indonesia ini telah mengalami puncak-puncak kejayaan dan 'pasang-surut' dalam kehidupan masyarakatnya. Sejarah Kota Makassar sendiri berawal ketika muara Sungai Tallo dengan pelabuhan niaga kecilnya menjadi salah satu bandar yang diperhitungkan di dunia pada penghujung abad XV. Saat itu, wilayah Bandar Makassar berada dalam kekuasaan Kerajaan Siang di sekitar Kabupaten Pangkep. Namun pada awal abad XVI melepaskan diri dan berada dalam wilayah Kerajaan Gowa-Tallo.

Dalam perkembangannya, Bandar Makassar kemudian dipindahkan ke muara Sungai Jeneberang dan di sekitar lokasi itu kemudian dibangun Benteng Somba Opu. Hanya dalam seabad saja, inti Kota Makassar yang berpenduduk sekitar 100.000 jiwa saat itu berkembang menjadi kota niaga dan akhirnya menjadi pusat utama jaringan perdagangan internasional di kawasan Timur pasca jaringan perdagangan di Malaka ditaklukkan oleh Portugis pada tahun 1511.

Ketika Malaka diambil alih oleh Kompeni Dagang Belanda (VOC), penjajah asal Portugis pun berpindah ke Makassar. Sejak saat itu hingga menjelang pertengahan abad XVII, terjadi perlawanan hebat dari raja-raja di Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Makassar (Kerajaaan Gowa) pada khususnya, hingga akhirnya tentara Portugis berhasil diusir, namun kemudian penjajah baru masuk ke Makassar yang berasal dari Belanda.

Bersamaan dengan itu, hubungan Makassar dengan dunia Islam pun mulai terbangun yang dirintis Raja Gowa XIV I-Mangngarangi Daeng Manrabia dengan gelar Sultan Alauddin (memerintah 1593-1639), setelah diislamkan oleh Abdul Ma'mur Khatib Tunggal atau Dato' Ri Bandang yang berasal dari Minangkabau yang tiba di Tallo pada September 1605.

Selain mengislamkan Sultan Alauddin, Dato' Ri Bandang juga mengislamkan Raja Tallo I-Mallingkaang Daeng Manyonri Karaeng Katangka. Kedua raja inilah yang menjadi pemeluk agama Islam pertama di Sulsel. Bertepatan pada hari Jumat, 9 November 1607 dilaksanakanlah salat Jumat dan kemudian kedua raja menyatakan bahwa agama Islam adalah agama resmi bagi penduduk di kedua kerajaan itu.

Pelaksanaan salat Jumat itu bersamaan dengan salat Jumat yang digelar di Masjid Mangallekana di Somba Opu dan momen itulah yang kemudian dijadikan landasan peringatan Hari Jadi Kota Makassar sejak tahun 2000.

Proses Panjang
Pasca masyarakat Kerajaan Gowa-Tallo memeluk Agama Islam, Bandar Makassar berubah menjadi pusat ilmu pengetahuan terdepan pada zamannya. Ini dibuktikan dengan banyaknya koleksi buku dan peta terkumpul di Makassar.

Salah satu bukti sejarah adalah karangan buku La Galigo yang terkenal di seluruh dunia dan dapat melampaui karangan buku Mahabaratha. Kondisi seperti itu pada zamanya di Eropa masih sangat langka.

Sementara upaya untuk terus memperluas kekuasaan dan menguasai perdagangan saat itu, menyebabkan raja-raja Gowa-Tallo bersinggungan dengan VOC dan terjadilah pertempuran sengit.

Dengan taktik devide et empera (politik pecah belah) yang dijalan VOC, akhirnya tentara kolonial itu pada tahun 1669 berhasil meratakan Kota Makassar dan benteng terbesarnya yakni Benteng Somba Opu.
Seiring dengan kekalahan itu, waktu terus berjalan dan pada akhir abad XVIII, Pemerintah Kolonial Belanda jatuh bangkrut, sehingga melepaskan Makassar dan menjadikan bandarnya sebagai pelabuhan bebas pada tahun 1846. Para pedagang dan raja-raja di Makassar mencoba bangkit kembali dan akhirnya pada abad XIX kota ini menjadi bandar internasional serta mendapat julukan "Kota kecil terindah di seluruh Hindia-Belanda" oleh Joseph Conrad, penulis Inggris-Polandia.

Menghirup udara bebas itu, tidak lama dinikmati masyarakat di Makassar, karena diawal abad XX Belanda kembali berhasil menaklukkan daerah-daerah independen di Sulawesi, dan menjadikan Makassar sebagai pusat pemerintahan kolonial di Indonesia Timur.

Dalam penguasaan pemerintahan Belanda selama kurang lebih tiga setengah abad itu, selain penduduk Makassar terus bertambah menjadi tiga kali lipat dari dua abad sebelumnya, wilayahnya pun semakin di perluas.

Tepat tahun 1906 Makassar kemudian dideklarasikan menjadi Kota Madya. Kemudian pasca kemerdekaan Republik Indonesia, tahun 1949 terjadi nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di kota ini. Setahun kemudian Makassar dijadikan sebagai Ibukota Provinsi Sulsel.

Kini, Kota Makassar yang memiliki luas 175,77 kilometer persegi dengan 14 kecamatan dan 143 kelurahan, sudah memiliki penduduk sebanyak 1,3 juta jiwa.

"Kota Makassar merupakan satu wilayah tujuan investasi yang sangat menjanjikan," ungkap H Ilham Arief Sirajuddin, Walikota Makassar sembari menambahkan, pendapatan per kapita penduduknya rata-rata USD 1.729 (2006), jauh lebih tinggi dari per kapita nasional sebesar USD 1.600.

Kondisi tersebut diperkuat dengan laju pertumbuhan ekonomi Makassar yang mencapai 9 hingga 10 persen, meski laju investasinya masih dibawah 6 persen.

"Dengan indikator ekonomi seperti itu, Makassar jelas memiliki keunggulan yang menjanjikan bagi investor," tandasnya sembari menambahkan, karena itu Kantor Perwakilan Pemkot Makassar telah dibuka di Mess Pemkot Makassar, Jalan Kramat Kwitang I H nomor 7 Jakarta Pusat baru-baru ini.

Hal tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan investor dengan sistem pelayanan Pemkot Makassar. Pasalnya, di tempat itu tersedia informasi, data dan tata cara menanamkan investasi di Kota Makassar, tanpa perlu datang langsung ke kota yang berjulukan kota "anging mammiri" ini.

Upaya itu adalah salah satu cara agar Kota Makassar masih terus bergeliat dan kembali meraih kejayaannya sebagai kota bandar niaga internasional dan pusat pelayanan Kawasan Timur Indonesia (KTI), seperti yang telah diraih pada empat abad yang lalu. Jadi 'Living Room' Dalam masa pemerintahan duet Ilham Arief Sirajuddin - Andi Herry Iskandar, keduanya bertekad mengembalikan kejayaan Kota Makassar pada masa lampau sebagai kota internasional dan kota perdagangan.

"Kita ingin membuat Kota Makassar bukan hanya sebagai pintu gerbang Indonesia timur, tetapi lebih dari itu, yakni sebagai ruang keluarga atau 'living room' Indonesia timur dalam hal bisnis dan perdagangan," jelas Ilham.

Menurutnya, kalau hanya sekadar 'gate' (pintu gerbang), itu percuma saja, karena Makassar hanya dijadikan tempat persinggahan. Berbeda jika dapat menjadi living room. Karena orang atau investor bisa berlama-lama tinggal di Makassar.

Untuk mencapai obsesi itu, walikota beserta perangkatnya, melakukan revitalisasi Pantai Losari yang mengangkat tema "save our Losari" sebagai ruang publik. Selain itu, gencar melakukan kampanye baik dalam dan luar negeri untuk menarik investor menanamkan investasi di kota ini. Termasuk membangun sarana dan prasarana yang dapat mendukung penanaman investasi, di antaranya memperlebar akses jalan raya, menata kawasan kumuh khususnya di Kecamatan Mariso, mengembangkan usaha retail dan berbagai akses pelayanan publik.

Khusus untuk mendukung akses pelayanan publik, Pemkot Makassar siap menggunakan sistem electronic-goverment (E-Goverment) melalui bantuan investor asal Korea. Sehingga ke depan basis pemerintahan dengan sistem Information, Communcination and Technology (ICT) bisa diterapkan di segala lini, dan tentunya akan memperluas akses informasi Pemkot Makassar baik di dalam maupun luar negeri, guna menarik para calon investor.

Selaku nakhoda Pemkot Makassar, walikota pun dengan partnernya memiliki pekerjaan rumah (PR) sebagai implikasi yang ditinggalkan walikota sebelumnya. Untuk masalah lingkungan misalnya, ancaman banjir, berkurangnya ruang terbuka untuk publik, dan menjamurnya rumah-rumah toko (Ruko) menjadi persoalan sendiri yang perlu diselasaikan. Bencana banjir merupakan ancaman terbesar Kota Makassar dari tahun ke tahun yang dipicu tata kota dan pemanfaatan ruang yang menyalahi ketentuan lingkungan.

Semua itu harus dibenahi, karena promosi besar-besaran tanpa dibarengi perbaikan tata ruang kota dan penyelamatan lingkungan hidup, tentu akan menyulitkan Pemkot Makassar mendapatkan investor. Pasalnya, investor yang jeli dan memiliki 'sense of invironmental' (peduli lingkungan) akan menjadikan hal itu sebagai indikator sebelum menanamkan modalnya, selain indikator pelayanan investasi yang tidak birokratis dan berbelit-belit.